Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026. Hal ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027. Kegiatan Musrenbang digelar Jumat (27/3/2026) di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro. 

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menjelaskan, fokus utama Musrenbang berkaitan dengan pertanian, kesehatan, serta tata kelola manajemen air dan utamanya kaitan dengan lingkungan.

Ia berpesan agar semua pihak dapat memberikan usulan yang konstruktif, inovatif dan solutif agar bisa menetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan prioritas usulan yang berdampak langsung pada masyarakat. 

“Maka yang perlu ditekankan kaitannya dengan efisensi dan menaikkan pendapatan dengan kondisi ekonomi saat ini. Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting untuk pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan keterbatasan anggaran yang kita punya,” tegasnya. 

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono berterima kasih pada jajaran Forkopimda atas kerjasama sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Komitmen dan kerjasama ini harapannya tetap dibangun dan gotong-royong dalam mengoptimalkan untuk menjalankan beberapa rangkaian RKPD 2027. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Helmy Elisabeth menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 merupakan perencanaan untuk RKPD 2027. Pada dasarnya merupakan rangkaian tahapan perencanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan. 

“Total usulan Musrenbang dan Pokir 2027 sebanyak 3.068 usulan. Usulan terbanyak dari pokir DPRD sebanyak 1.734, dari Desa/Kelurahan sebanyak 1.293. Sedangkan dari lembaga instansi vertikal ada 41 usulan. Sementara usulan ke Provinsi terdapat 302 usulan,” jelasnya. 

Dalam kesempatan sama, Plt Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menegaskan terkait ketaatan timeline. Sebab, taat jadwal menjadi kekuatan dalam pengawalan. “Semua usulan yang layak sudah masuk di verifikasi TAPD sebelum RKPD ditetapkan,” ujarnya. 

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk penyelarasan usulan dari masyarakat di setiap tahapan.

“Yang di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, harmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Sekaligus untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas pembangunan yang dilaksanakan di 2027,” katanya. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto dalam kesempatan ini memaparkan terkait transformasi isu strategis RPJMD 2025-2029. Di antaranya : 

1. Pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran

2. SDM unggul, berbudaya dan membangun kebanggan daerah

3. Transformasi ekonomi berkelanjutan dan bernilai tambah

4. Kelestarian lingkungan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim

5. Transformasi tata kelola pemerintah yang berkualitas. 

Adapun tema pembanguanan Bojonegoro tahun 2027 ialah ‘Perkuatan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan, SDM Berkarakter, dan Tata Kelola Inklusif untuk Bojonegoro Bahagia, Makmur dan Membanggakan.